SUBERBHAYANGKARA.MY.ID, | Banyuwangi – Sebuah proyek pembangunan tanggul sungai saluran yang berlokasi di Lingkungan Watu Ulo, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, menuai sorotan tajam dari warga setempat. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Jaya Makmur, dengan sumber dana APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, bernilai Rp147.709.000,00.
Berdasarkan hasil pantauan dan dokumentasi warga di lapangan, proyek yang disebut sebagai Pembangunan Tanggul Sungai Saluran Pembuang Sumber Lalangan itu hanya memiliki panjang sekitar 10 meter saja. Lebih disayangkan lagi, saluran yang dibangun tidak terlihat memiliki fungsi nyata untuk menyalurkan air ke lahan warga ataupun ke aliran sungai utama.
“Kalau cuma segitu panjangnya, sementara airnya tidak jelas mengalir ke mana, ini mubazir. Uang rakyat harusnya dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar bermanfaat,” ujar salah satu warga di lokasi, dengan nada kecewa.
Minim Pengawasan dan Transparansi hingga papan proyek yang berdiri di lokasi juga memperlihatkan tanda-tanda kurangnya pengawasan. Bagian spanduk terlihat robek dan kusam, sementara tak ada aktivitas berarti di sekitar area proyek. Hal ini semakin memperkuat dugaan warga bahwa proyek tersebut dilaksanakan sekadar formalitas, tanpa pertimbangan teknis yang matang.
Beberapa aktivis lokal menilai, fenomena semacam ini merupakan bentuk penyimpangan halus dalam tata kelola proyek daerah, di mana program fisik kecil dikemas dengan nilai besar demi menyerap anggaran tahunan.
“Proyek tanggul seperti ini sering jadi simbol pembangunan semu. Tidak efisien, tidak visioner, dan terkesan hanya untuk laporan serapan anggaran,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik Banyuwangi.
Warga meminta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk melakukan audit fisik serta menelusuri penggunaan anggaran proyek tersebut. Mereka berharap ada transparansi penuh dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi terkait perencanaan, volume pekerjaan, hingga manfaat proyek terhadap masyarakat.
“Rakyat berhak tahu ke mana uang pajaknya mengalir. Jangan sampai pembangunan hanya menjadi papan proyek yang berdiri di tengah sawah tanpa makna,” ujar seorang warga lain.
Kasus seperti ini mencerminkan betapa pentingnya pengawasan publik terhadap anggaran daerah, agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali untuk kemaslahatan rakyat, bukan sekadar untuk menghiasi laporan tahunan.
“Di atas tanah rakyat, kejujuran seharusnya tumbuh, bukan beton-beton tanpa arah,” ujar seorang aktivis muda dengan nada lirih.